FILSAFAT Uncategorized

Filsafat Plato

Filsafat Plato yang terpenting adalah; pertama, gagasannya tentang Utopia, yang merupakan tema paling awal dari rangkaian panjang pemikirannya; kedua, teorinya tentang ide-ide, yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun belum terselesaikan; ketiga, pendapatnya yang mendukung ¡mortalitas; keempat, pandangan kosmogoninya; kelima, konsepnya tentang pengetahuan yang lebih bersumber dari ingatan daripada persepsi. Namun sebelum membicarakan salah satu dari topik Itu, akan saya bicarakan serba sedikit tentang lingkungan kehidupannya serta pelbagai pengaruh yang menentukan opini-opini politik dan filsafatnya.

Plato dilahirkan sekitar tahun 428-7 SM, tahun-tahun awal Perang Peloponnesus. la seorang bangsawan kaya, masih berkerabat dengan banyak orang yang terlibat dalam pemerintahan Tiga Puluh Tiran. Ia masih muda ketika Athena kalah perang, dan ia menunjuk sistem demokrasilah penyebab kekalahan itu. Adalah kedudukan sosial Plato dan koneksi keluarganya yang agaknya mempengaruhi pandangannya yang me­rendahkan demokrasi. Ia murid Sokrates, guru yang sangat ia cintai dan hormati; dan Sokrates dihukum mati dalam sistem demokrasi. Maka tak mengherankan jika ia mengalihkan pandangan ke Sparta sebagai gambaran kasar negeri persemakmuran yang dia idealkan.

filsafat Plato
Plato

Plato memiliki bakat mengemas pandangannya yang keras sedemikian rupa sehingga bisa mengelabui pelbagai zaman sesudahnya, yang begitu menghargai karyanya berjudul Rcpublic tanpa pernah insyaf akan apa yang sebetulnya terkandung dalam pemikirannya. Tak pernah keliru jika orang memuji Plato, meski belum tentu benar untuk memahami gagasannya. Ini memang nasib yang selalu menimpa para tokoh besar. Tujuan saya justru sebaliknya. Saya bermaksud memahami Plato, dan memperlakukan dia dengan sikap takzim yang tak berlebihan, seolah ia adalah orang Inggris atau Amerika penganjur totalitarianisme yang hidup di zaman sekarang.

Pemikiran filsafat mumi yang mempengaruhi Plato pun adalah filsafat yang memang mendorongnya untuk menyukai Sparta. Secara umum, pengaruh-pengaruh itu datang dari Pythagoras, Parmenides, Heraklitus, dan Sokrates.

Dari Pythagoras (baik lewat Sokrates atau pun tidak) Plato mewarisi unsur-unsur Orphis yang kemudian merasuki filsafatnya: kecenderungan religius, keyakinan pada ¡mortalitas, sifatnya yang mengutamakan dunia- lain, nada bicaranya yang mirip pendeta, dan semua hal yang terkandung dalam tamsilnya tentang gua; juga sikapnya yang memuliakan matematika, serta pandangannya yang membaurkan intelek dan mistisisme.

Dari Parmenides ia mewarisi keyakinan bahwa realitas bersifat keka dan tak berbatas waktu, dan bahwa, dengan bertumpu pada logika, segala perubahan hanyalah kenyataan semu.

Dari Heraklitus ia mewarisi doktrin negatif bahwa tak ada yang tetap d i dunia yang kasat mata ini. Ajaran ini, digabungkan dengan doktrin Parmenides, menggiringnya pada kesimpulan bahwa pengetahuan tidak bersumber dari indera, namun hanya diperoleh lewat intelek. Pada giliiannya gagasan ini pun sejalan dengan Pythagoreanisme.

Dari Sokrates ia mungkin mempelajari perhatian utamanya terhadap masalah-masalah etika, dan kecenderungannya untuk mencari penjelasan yang lebih bercorak teleologis daripada mekanis mengenai dunia. Ide tentang Yang Baik” lebih mendominasi pemikirannya daripada tokoh- tokoh pra-Sokrates, dan sulit untuk tidak mengatakan fakta ini bersumber dari pengaruh Sokrates.

Lantas bagaimanakah semua ini bisa berkaitan dengan otoritaria­nisme dalam politik?

Pertama: Kebaikan dan Realitas bersifat abadi, negara yang terbaik adalah negara yang merupakan salinan paling mirip dengan modelnya yang adiduniawi, yang paling sedikit mengalami perubahan dan paling banyak mengandung kesempurnaan yang statis, dan pemimpinnya mestilah mereka yang paling bisa memahami Kebaikan yang abadi itu.

Kedua: Seperti semua mistikus, di dalam dirinya Plato memiliki suatu keyakinan inti yang pada dasarnya tak dapat dikomunikasikan kecuali lewat laku hidup. Kaum Pythagorean telah berupaya merumuskan peraturan bagi para pemula laku itu, dan pada dasarnya inilah pula yang dikehendaki Plato. Jika seseorang ingin menjadi negarawan yang baik, ia harus mengetahui Yang Baik; ini hanya bisa dicapai dengan meng- kombinasikan kemampuan intelek dan disiplin moral. Bila mereka yang belum pernah mengenyam disiplin ini diizinkan ikut memimpin peme­rintahan, maka mereka pasti menimbulkan kerusakan.

Ketiga: Diperlukan banyak pendidikan untuk melahirkan pemimpin yang baik yang sesuai dengan prinsip Plato. Bagi kita tampaknya tak bijaksana jika menekankan pentingnya pelajaran geometri kepada Dionysius muda, tiran negeri Syracuse, untuk menjadikannya sebagai raja yang baik, namun dari sudut pandang Plato hal ini sangat penting. Plato cukup berwatak Pythagorean untuk bisa berpendapat bahwa tanpa matematika tak mungkin dicapai kebijaksanaan sejati. Pandangan ini cenderung mendukung sistem oligarki.

Keempat: Plato, seperti sebagian besar filsuf Yunani lainnya, ber­pandangan bahwa waktu senggang adalah syarat penting untuk mencapai kebijaksanaan, yang dengan demikian tak dimiliki oleh mereka yang harus bekerja mencari nafkah, kecuali hanya dimiliki oleh mereka yang mem­punyai kekayaan pribadi, atau yang oleh negara dibebaskan dari ke­khawatiran akan nafkah hidupnya. Pandangan ini pada dasarnya ber­watak aristokratis.

Jika pandangan Plato dihadapkan dengan ide-ide modern, muncullah dua pertanyaan umum. Yang pertama: Memang adakah sesuatu yang disebut kebijaksanaan ‘ itu? Yang kedua: Anggaplah sesuatu yang demikian itu ada, dapatkah disusun suatu konstitusi yang bisa mem­berinya wewenang politik?

“Kebijaksanaan”, berdasarkan pengertian yang dikand ungnya, tentu­nya bukan semacam keterampilan khusus, seperti yang dimiliki oleh tukang sepatu, dokter, atau ahli siasat militer. Ia mestilah sesuatu yang lebih luas daripada keterampilan itu, sebab orang yang memilikinya dianggap mampu memimpin pemerintahan dengan bijaksana. Saya kira Plato akan mengatakan bahwa kebijaksanaan itu terkandung dalam pengetahuan tentang yang baik, dan terhadap definisi ini ia akan menambahkan doktrin Sokrates yang menyebutkan bahwa tak seorang pun yang berbuat dosa dengan sengaja, yang dari situ lantas muncul pandangan bahwa siapapun yang mengetahui apa yang baik akan melakukan apa yang benar. Bagi kita, pendapat itu tampak menyimpang jauh dari kenyataannya. Akan lebih wajar jika kita mengatakan bahwa ada banyak kepentingan yang saling berbeda, dan bahwa seorang negara­wan mestinya dapat menghasilkan kompromi yang terbaik. Anggota suatu golongan atau bangsa mungkin memiliki kepentingan bersama, namun lazimnya kepentingan itu akan berseberangan dengan kepentingan kelas- kelas lain atau bangsa-bangsa lain. Tak disangsikan bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama-sama dimiliki umat manusia secara keseluruhan namun kepentingan itu belum memadai untuk bis, menetapkan langkah politik Langkah politik demikian itu mungkin terjadi d, suatu saat mendatang, namun jelas tak akan terjadi sepanjang masih ada banyak Negara yang berdaulat. Dan bahkan bagian tersulit untuk memuaskan kepentingan bersama itu adalah dalam mencapai kompromi di antara pelbagai ke­pentingan khusus yang saling bertolak-belakang.

Tetapi kalaupun kita andaikan bahwa ada sesuatu yang disebut “kebijaksanaan”, lantas adakah bentuk konstitusi tertentu yang bisa men­jamin bahwa pemerintah akan dipimpin oleh seorang yang bijaksana? Jelas bahwa suara mayoritas, seperti dewan perwakilan, bisa berbuat salah, dan nyatanya memang telah berbuat salah. Aristokrasi pun tak selalu bijaksana; raja-raja kerap bertindak tolol; para Paus, meski dianggap tak dapat berbuat salah, telah melakukan kesalahan-kesalahan yang mem­prihatinkan. Atau adakah orang yang menganjurkan agar pemerintahan dipercayakan kepada para lulusan universitas, atau bahkan kepada para doktor teologi? Atau kepada orang yang dulunya lahir dalam kemelaratan namun kemudian bisa kaya-raya? Pada praktiknya, jelas bahwa tak ada cara seleksi warganegara yang dapat didefinisikan secara legal yang kiranya lebih bijaksana dibandingkan suara seluruh warganegara.

Boleh saja dianjurkan bahwa orang bisa memperoleh kebijaksanaan politik lewat pelatihan yang tepat. Namun akan muncullah pertanyaan: pelatihan yang tepat seperti apa? Dan pertanyaan ini akan kembali lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut.

Persoalan untuk mendapatkan sekelompok orang “bijaksana” dan menyerahkan pemerintahan kepada mereka dengan demikian adalah masalah yang tak terpecahkan. Inilah alasan terakhir untuk menjatuhkan pilihan pada sistem demokrasi.

Artikel ini diambil dari buku Sejarah Filsafat Barat, pemesanan buku dapat hubung WA 085725899372 atau klik link bit.ly/2HCJEe0

Related posts

5 Things The Stock Market Doesn’t Give A Hoot About

admin

Pythagoras Menciptakan Agama

admin

Niccolo Machiavelli (1469-1527)

admin

2 comments

Biografi al-Farabi - filosofis Januari 26, 2020 at 8:13 am

[…] dan mengupas sistem filsafatnya. Ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles meialui risalahnya al-Jam’u Baina Ra’yay al-hikmimanin,Aflathun wa Aristhu. […]

Reply
Filsafat Socrates - filosofis Januari 30, 2020 at 10:04 am

[…] bayaran, sedemikian rupa sehingga sofis ini—sekurang-ku­rangnya demikianlah menurut Socrates dan Plato—lebih memen­tingkan bayaran daripada isi pengetahuan yang […]

Reply

Leave a Comment